TKBM-PLT Konut Desak Kepolisian Tahan ASN Tersangka Penggelapan Upah Buruh

  • Bagikan
Ketgam: Pengurus dan buruh koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pemuda Lingkar Tambang (TKBM-PLT) Konawe Utara (Konut). saat melakukan aksi. Foto: Arifin L

KABARANOA.ID: KONUT – Kepolisian Resor (Polres) Konawe Utara (Konut) telah menetapkan sebagai tersangka kepada seorang ASN, Akram Qushai yang menduduki kursi Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Dinas Perhubungan.

Namun penetapan tersangka ini, mendapat sorotan dari pengurus dan buruh koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pemuda Lingkar Tambang (TKBM-PLT) Konawe Utara (Konut).

Segenap pengurus tidak puas terhadap proses penegakan hukum di tingkat penyidikan oleh Polres Konut, pasalnya penetapan tersangka ini tidak dibarengi dengan penahanan.

Padahal, laporan polisi telah didahului dengan adanya somasi pada bulan September 2021, kemudian pengaduan pada bulan November 2021, namun diabaikan oleh tersangka, meski penyidik telah mengupayakan restorative justice di dalam penanganan perkara ini.

Ketua TKBM PLT Konut, Rahmat Mustafa, kepada awak media mengungkapkan, penahanan tersangka dianggap perlu, mengingat upah buruh senilai Rp850.000.000, tidak disita dan dialihkan kepada pihak lain atas nama La Ode Husen pada bulan Juli 2021 lalu.

“Dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, telah cukup dijadikan dasar penahanan, oleh karena tersangka berpotensi menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya yang hingga saat ini masih merupakan kuasa dari perusahaan bongkar muat (PBM) PT. Putra Kembar Bahari,” jelasnya.

Lanjutnya, dalam BAP terungkap, PBM PT. Putra Kembar Bahari adalah perusahaan yang merupakan milik dan dijalankan oleh tersangka, tetapi mendudukkan kedua orang tuanya sebagai petinggi perusahaan. Ayahnya yang merupakan purnawirawan anggota Polri menjadi komisaris, sedangkan ibunya selaku direktur.

Rahmat berpendapat, mustahil komisaris dan direktur perusahaan selaku pemberi kuasa kepada tersangka, tidak mengetahui adanya aliran dana yang digelapkan.

Oleh karenanya, TBKM-PLT Konut mendesak Kapolres dan penyidik Polres Konut, untuk mengembangkan keterlibatan Direktur dan Komisaris PBM PT. Putra Kembar Bahari, kemudian menjeratnya dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta menetapkan mereka sebagai tersangka lalu menahannya.

Kapolres dan penyidik juga diminta bekerja secara presisi, mengusut aliran dana di dalam rekening perusahaan dan rekening pribadi tersangka serta penggunaannya, agar menjadi barang sitaan polisi.

“Kami menduga apabila aliran dana senilai Rp450.000.000 yang menurut pengakuan tersangka, dipinjam kepada La Ode Husen adalah fiktif dan mengada-ada,” ungkapnya.

Rahmat juga mengendus, tersangka Akram mengaburkan keberadaan dana upah milik pengurus dan buruh koperasi TKBM-PLT Konut yang selebihnya digunakan untuk berfoya-foya.

Dana yang digelapkan itu, diyakini telah tercampur ke dalam harta kekayaan pribadi dan perusahaan tersangka, dibuktikan dengan pembelian mobil merek Pajero Sport Dakar dan satu unit rumah di Kelurahan Tinobu, Kecamatan Lasolo secara tunai pada tahun 2020 lalu.

“Dengan pangkat III b adalah hal yang mustahil seorang ASN mampu membelinya dengan harga yang fantastis,” terangnya.

Diterangkan Rahmat, hasil audiensi pihaknya dengan kepolisian, maka Kasat Reskrim Polres Konut memberikan jawaban, pertama bahwa tidak dilakukannya penahanan, karena penyidik berpendapat, tersangka tidak akan melanggar Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

“Sesuai pasal itu, bahwa tersangka tidak akan melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya, tidak menghilangkan barang bukti serta ada jaminan dari istri tersangka. Pada kenyataanya telah ada niat dari tersangka untuk melakukan dua dari ketiga unsur pasal tersebut,” ucapnya.

Terhadap tuntutan atas keterlibatan orang tua tersangka sebagai Direktur dan Komisaris PBM PT. Putra Kembar Bahari, Kasat Reskrim Polres Konut menyampaikan apabila masih melakukan pendalaman.

Terkait aliran dana yang dipinjam oleh La Ode Husen, penyidik akan melakukan pendalaman lebih jauh uang tersebut digunakan untuk apa.

Senada dengan itu, Kuasa Hukum Koperasi TKBM-PLT Konut, Jusmang Djalil, S.H. menyampaikan, dirinya tidak sependapat dengan Kasat Reskrim polres Konut. Pertama, karena pertimbangan subyektif yang disampaikan oleh penyidik, terbantahkan dengan adanya fakta tersangka menghilangkan barang bukti.

Padahal semula, menurut keterangan tersangka dalam BAP, dana upah buruh tersimpan aman di dalam rekening tersangka. Namun berdasarkan keterangan yang dibuat oleh La Ode Husen, dana tersebut telah dipinjam olehnya. Sehingga terang dan nyata tersangka telah berupaya menghilangkan barang bukti.

Kedua, Jusmang juga tidak sepakat dengan pendapat bahwa tersangka tidak akan melanggar Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Menurutnya, tersangka justru berpotensi kembali mengulangi perbuatannya.

“Karena hingga saat ini tersangka masih memegang kuasa penuh dari Direktur PBM PT. Putra Kembar Bahari dan masih melakukan aktivitas yang bertautan dengan Koperasi TKBM,” ucapnya.

Ketiga, dugaan keterlibatan langsung Direktur dan Komisaris PBM PT Putra Kembar Bahari dinilai benar, lantaran adanya tanda tangan ibu tersangka selaku direktur perusahaan, di dalam surat penunjukan kerja kepada Koperasi TKBM PLT.

Terlebih saat mediasi dilangsungkan, Direktur PBM mengakui bahwa ia mengetahui dan akan menyerahkan dana upah klien kami setelah mendapat ijin dari pengacara PBM.PT Putra Kembar Bahari.

Terkait aliran dana yang digunakan untuk berfoya-foya dan konon berada di dalam kekuasaan La Ode Husen, pihaknya mendesak agar pihak kepolisian melakukan pemeriksaan lebih intensif terhadap aliran dana dan rekening koran pribadi tersangka, serta perusahaan PBM PT. Putra Kembar Bahari, termasuk memeriksa penggunaan uang tersebut beserta alirannya.

“Selanjutnya kami telah melakukan penyampaian kepada Bupati Konut agar tersangka dapat dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala Bidang Lalu Lintas di Dishub Konut,” pungkasnya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *