Kampung Konawe
Unaaha, – Keberadaan organisasi Pro Jokowi (Projo) di Konawe dalam melakukan pengawasan terhadap Dana Desa (DD) telah banyak membuahkan hasil. Untuk meningkatkan kinerjanya, organisasi besutan Presiden RI tersebut pun melebarkan sayapnya di tingkat kecamatan.
Ketua Projo Konawe, Irvan Umar menuturkan, pelebaran sayap Projo ke tingkat kecamatan adalah salah satu upaya untuk meningkatkan pengawasan program. Selama ini, pengawasan di Kabupaten Konawe hanya dilakukan oleh sepuluh anggota Projo kabupaten. Hal tersebut dianggapnya masih dirasa kurang. Sehingga menurutnya, pihak Projo merasa sudah saatnya memperbesar sayap guna memperbesar ruang pengawasan.
“Tujuan Projo adalah mengawal program nawacita Presiden Jokowi. Khususnya, di bidang pendidikan, kesehatan dan program DD. Dengan membuka cabang di tingkat kecamatan, ini akan membantu dalam memperluas cakupan kerja kami,” jelasnya.
Untuk tahap pertama lanjut Irvan, cabang yang dibuku adalah di wilayah Sampara raya. Wilayah tersebut, ada delapan kecamatan yang ditarget. Namun yang rampung dan telah ditetapkan baru enam kecamatan.
“Sekarang itu baru ada enam kecamatan, antara lain Sampara, Anggalomoare, Lalonggasumeeto, Kapoiala, Bondoala dan Besulutu,” terannya.
Projo, kata pria yang juga pendamping teknis desa tersebut, sengaja melebarkan sayapnya ke Sampara raya lantaran sudah banyaknya temuan pelanggaran di sana. Khususunya, yang terjadi di desa-desa dalam pelaksanaan program dana desa.
“Kita prioritaskan Sampara raya karena di sini banyak temua penyimpangan pengelolaan anggaran DD. Makanya untuk meminimalisir penyimpangan tersebut kami bantu dengan pengawasan,” pungkasnya sambil mengatakan kalau kecamatan lainnya juga akan menyusul.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Projo Konawe, Hj. Murni Tombili menegaskan, bahwa hadirnya Projo di cabang kecamatan adalah untuk memberi manfaat, khususnya pengawasan penyelewengan program Jokowi. Ketua Fraksi PDIP di DPRD Konawe itu mengatakan, bahwa pengurus projo di kecamatan tidak boleh kerja sama dengan kepala desa.
“Kalau kerjasama yang baik silahkan. Tapi kalau kerjasama yang tidak baik itu yang tidak bolah. Karena Projo lahir ialah untuk mengawal program presiden,” tandasnya. (KS/Red)
