Rencana Pengesahan UU Omnibus Law, Serikat Buruh Konawe Pilih Jaga Stabilitas Daerah

  • Bagikan
Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Konawe, Muhammad Leris Saranani (kiri baju biru) bersama salah satu aktivis Konawe, Muh. Syainul disalah satu kesempatan.

UNAAHA, – Rencana aksi unjukrasa dan mogok kerja sejumlah serikat buruh di Indonesia menolak rencana pengesahan Undang-undang Omnibus Law ditanggapi berbeda dengan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Konawe.

SBSI Konawe yang diketuai Muh. Leris Saranani berpendapat lain. SBSI Konawe memilih tidak melakukan gerakan baik berupa unjukrasa maupun mogok kerja pada saat pengesahan Omnibus Law dari rancangan jadi undang-undang.

Leris pun mengungkapkan alasannya. Kata dia, keputusan tidak melakukan gerakan apapun demi menjaga stabiltas daerah Konawe. Menurutnya, ia khawatir gerakan mereka malah memperburuk kondisi daerah di tengah pandemi Covid-19.

Perekonomian yang belum membaik diakui Leris jadi pertimbangan utama. Ia khawatir jika pihaknya melakukan gerakan semisal unjukrasa menolak pengesahan ataupun aksi mogok kerja malah akan memperburuk keadaan ekonomi daerah dan masyarakat.

Diungkap Leris, jika memang sampai Omnibus Law benar-benar disahkan pihaknya juga tetap tidak akan melakukan gerakan apapun termaksud berunjuk rasa atau mogok kerja.

“Intinya kami di SBSI Konawe menerima semua keputusan mengenai Omnibus Law ini, jika pun disahkan, kami tetap dalam posisi tidak melakukan apapun. Itu tadi, kembali pada persoalan stabilitas daerah,”

Ia pun memastikan, seluruh anggotanya telah menerima sikap organisasi yang memilih mengutamakan kepentingan stabiltas daerah. Dan tidak akan ada anggota yang jalan sendiri melakukan aksi penolakan. (Red)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *