Kampung Konawe
Unaaha, – Puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-57 Kabupaten Konawe di Pelataran Kantor Bupati Konawe, diwarnai insiden penyobekan teks naskah sejarah Konawe oleh anggota DPRD Konawe. Insiden saat pelaksanaan upacara ini, dilakukan oleh dua dua legislator yang tidak terima atas isi teks naskah sejarah Konawe.
Saat dibacakan teks sejarah, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Konawe Abdul Ginal Sambari tiba-tiba menyobek teks sejarah yang ada di tangannya, dengan wajah yang begitu kesal, lalu beranjak keluar dari panggung kehormatan, bersama dengan anggota DPRD lainnya, Deny Zainal Ahuddin.
Ketika turun dari tribun, ia langsung menghampiri protokoler yang membacakan teks sejarah, Ginal mengatakan kalau teks yang ia bacakan itu tidak lengkap.
“Teks sejarah yang dibacakan itu tidak benar. Masa yang ada di buku teks ini, berbeda dengan buku teks yang dibagi ke undangan, termasuk yang dibacakan (oleh protokoler),” ujarnya Ginal kepada awak media yang menghapirinya.
Ginal menilai, penanggungjawab kegiatan mesti bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Pasalnya kata dia, beberapa tokoh masyarakat yang nama daerahnya tidak disebutkan dalam sejarah perkembangan Konawe tidak terima atas hal tersebut.
Kata dia, ada unsur kesengajaan dengan hal tersebut yang dilakukan oleh oknum demi menyenangkan pimpinan daerah. “Ini tokoh masyarakat kita sudah marah-marah,” katanya dengan kesal.
Dia mengungkapkan, ada beberapa wilayah yang memiliki sejarah Konawe yang tidak disebutkan. Diantaranya, Latoma, Tudaone, Bondoala dan masih ada lagi wilayah lainnya.
“Teks sejarah yang pernah saya susun itu sudah melalui tahap pengkajian. Ada banyak referensi yang kami pakai,” tegasnya sembari memperlihatkan daftar pustaka teks sejarah yang pernah disusun di DPRD.
Politisi Golkar ini menegaskan, akan membawa maslah ini ke sidang Paripurna DPRD, dan menilai hal tersebut merupakan bagian pelecehan sejarah.
Tak hanya Ginal, Deny Zainal Ahuddin juga tidak terima atas teks sejarah yang dibacakan. Ia juga menegaskan jika apa yang dibacakan oleh protokoler berbeda dengan apa yang pernah disusun di meja DPRD.
“Yang kami susun itu lain, yang dibacakan juga lain,” Ujarnya. (KS/Red)
