Kampung Konawe
Unaaha, – Polemik Pembagian Kendaraan Dinas (Randis) yang dipersoalkan Komisi I DPRD Kabupaten Konawe, dijawab Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe. Persoalan yang melibatkan dua institusi beda fungsi itu dinilai hanya kesalahan komunikasi.
Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Umum Setda Konawe, Sittiana angkat bicara soal polemik yang menyeret nama dan lembaganya itu. Dirinya membantah segala tudingan yang dilayangkan Komisi I DPRD Konawe padanya.
Sittiana menilai, ada kesalah pahaman oleh lima wakil rakyat yang menyoal pembagian kendaraan berplat merah tersebut. Dimana sebelumnya, Komisi I yang dibawahi Kadek Ray Sudiani mengira pengadaan Randis sebanyak 15 unit, padahal realisasinya hanya 13 unit saja.
“Tidak benar itu katanya 15 unit yang keluar, sementara yang ada hanya 13 unit. Pembagiannya itu, 9 unit untuk DPRD, 2 unit untuk KPUD Konawe, 1 unit untuk Camat Lambuya, dan 1 unit untuk operasional umum.” kata Sittiana saat diwawancara di ruang kerjanya, Kamis (6/7).
“Masih ada 6 anggota dewan yang belum dapat, bukan hanya Komisi I.” ucap Sittiana. Menurutnya, untuk 6 orang anggota DPRD Konawe yang belum mendapatkan randis tersebut, rencananya akan dianggarkan pada tahun selanjutnya.
Sittiana mengaku, sangat menyesalkan pernyataan lima anggota dewan yang terkesan menyudutkan Pemda, bahkan menghubungkan dengan politik, tanpa terlebih dulu mengklarifikasi kepada instansi terkait.
“Suami saya juga anggota dewan dan belum kebagian Randis. Ibu kadek memang pernah menghubungi saya, menanyakan tentang Randis itu, tapi tidak pernah menanyakan berapa unit yang keluar, tiba-tiba muncul katanya 15 unit,” ujar Sittiana.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Konawe, Kadek Ray Sudiani bersama empat anggotanya menyoroti Pemda Konawe karena merasa diperlakukan tidak adil dalam pembagian randis untuknya dan beberapa anggota lainnya.
Dalam pernyataannya itu, Kadek mengungkapkan, pengadaan Randis ditujukan untuk dipinjam pakaikan kepada 13 anggota DPRD Konawe dan dua Komisioner KPUD Konawe. Namun hingga saat ini, ada 5 unit yang seharusnya diserahkan kepada mereka, namun belum dilakukan.
Bahkan pihaknya mensinyalir, bahwa 5 unit kendaraan milik pemerintah itu sengaja tidak diserahkan oleh Pemda Konawe sebagai imbas dari proses pemilihan Ketua Komisi I DPRD Konawe, Maret lalu. (KS/Red)
