Kampung Konawe
Unaaha, – Puluhan mahasiswa Universitas Lakidende dan lembaga kepemudaan yang tergabung dalam Konsorsium Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat, Senin (11/12/2017) mendatangi Kantor DPRD dan Kejaksaan Negeri Konawe dalam rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi (HAKI).
Aksi unjuk rasa yang digelar awal di Kantor DPRD Konawe tersebut sempat terjadi aksi dorong-dorongan antar pihak keamanan dan massa aksi. Berawal dari kekesalan mahasiswa terhadap sebuah kendaraan berplat merah yang terparkir di depan gedung utama dewan. Mobil itu dianggap menghalangi tempat massa melakukan unjukrasa.
Massa pun hampir mengarak paksa mobil tersebut lantaran pemiliknya tak kunjung datang. Namun massa berhasil diredam pihak kepolisian sampai salah seorang pegawai datang dan memindahkan mobil tersebut.
Saat menggelar aksinya, massa juga merasa kesal karena tak satu pun anggota DPRD yang menemui mereka. Dalam satu komando, mahasiswa pun merangsek masuk ke dalam gedung.
Tetapi aksi itu dihalangi aparat kepolisian yang berjaga. Sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi. Beruntung hal itu tidak berlanjut ke tindakan anarkis, hingga salah seorang anggota dewam hadir menemui massa aksi.
Dalam aksi tersebut, massa mengungkapkan sejumlah temuan mereka di DPRD Konawe, seperti belanja makan minum yang jumlahnya dinilai fantastis.
“Kami mendesak agar DPRD Kabupaten Konawe terbuka tentang pengelolaan belanja makan minum yang jumlahnya mencapai mliyaran rupiah.” kata salah seorang orator, Sukry dalam orasinya.
Selain itu massa pun turut mendesak DPRD Konawe untuk membatalkan pembangunan bendungan pelosika. Sebab dinilai massa lebih banyak menimbulkan masalah. Sebab masyarakat dirugikan dengan proses ganti rugi yang tidak sesuai.
“Kami pun mendesak pemerintah Kabupaten Konawe melalui DPRD untuk menyikapi pembangunan fasilitas umum seperti Terminal Rahabangga, Terminal Asinua dan Terminal Wawotobi yang tidak difungsikan untuk menghasilkan PAD.” kata Sukry.
Usai menggelar aksi di Kantor DPRD, massa kemudian menuju Kantor Kejasaan Negeri Konawe. Massa meminta agar mengusut tuntas persoalan korupsi yang terjadi di Kabupaten Konawe, seperti dugaan aliran dana hibah KPU ke oknum anggota DPRD tahun 2013.
“Termaksud penyelesaian kasus korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe yang sampai hari ini belum ditetapkan tersangka dan mandek.” ucap Sukry.
Selain itu, massa juga membeberkan proyek stadion dan kolam renang yang dinilai sarat pelanggaran. Sehingga meminta aparat Kepolisian dan Kejaksaan mengusut proyek-proyek tersebut.
Selain membahas isu korupsi, massa juga menyinggung soal isu Palestina – Israel dan kekerasan terhadap kaum Rohingya. Dalam negeri, massa juga menyuarakan penangan proyek E-KTP. (KS/Red)
