LSM Simaklah: Bupati Konawe Harus Desak PT. OSS Pekerjakan 734 TKL yang Telah Diumumkan

  • Bagikan
Ketgam: Imran Leru, Ketua LSM Simakla (Foto: Istimewa)

KONAWE – Demi memprioritaskan putra putri daerah dalam perekrutan tenaga kerja di PT. VDNI dan OSS, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe sebelumnya telah menyepakati kerja sama dengan PT. VDNI dan OSS di Morosi.

Tak main-main, kesepakatan antara kedua belah pihak itu, bahkan dituangkan secara tertulis dalam Memorandum of Understanding (MoU) pada 2020 lalu, dengan masa berlaku kesepakatan satu tahun.

Namun kini kerja sama itu berakhir. Pihak perusahaan pun, melalui HRD Manager PT. VDNI dan PT. OSS, Ahmad Saekuzen, SH, mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor: 263/SK-HRD/2021, ditujukan kepada Bupati Konawe.

“Disampaikan bahwa selanjutnya untuk urusan perekrutan tenaga kerja di lingkungan perusahaan PT.VDNI dan PT.OSS akan dilakukan sendiri oleh pihak perusahaan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku,” tulis Ahmad Saekuzen dalam surat pemberitahuannya.

Ahmad menerangkan, MoU antara Pemkab Konawe dengan pihak perusahaan, dalam hal perekrutan tenaga kerja lokal di lingkungan perusahaan, berakhir pada tanggal 6 Juli 2021.

Keputusan ini diambil, menindaklanjuti surat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Nomor: 005/125 tanggal 30 Agustus 2021, perihal hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pihak PT.VDNI, PT.OSS bersama instansi-instansi pemerintah terkait.

Guna menjamin proses perekrutan tenaga kerja ini berjalan sesuai dengan prosedur, maka pihak perusahaan bakal senantiasa berkoordinasi dengan instansi terkait yang khusus membidangi urusan ketenagakerjaan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

“Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih,” pungkasnya.

Menanggapi hal ini, Ketua LSM Simpul Masyarakat Anti Korupsi dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Simaklah), Imran Leru, yang diwawancarai melalui sambungan telepon pada Minggu (21/11/2021), mengungkapkan bahwa Pemkab Konawe bersama pihak perusahaan, sebelum MoU berakhir, berhasil menyepakati penerimaan 1.235 calon tenaga kerja lokal (CTKL), khusus di PT. OSS.

Pemkab Konawe kemudian mengumumkan secara resmi 1.235 CTKL yang lulus ini, melalui media massa. 501 orang tahap pertama kemudian ketahui telah masuk kerja sebagai kru umum di PT. OSS.

Namun sisanya, 734 orang tak ada tindak lanjut lagi oleh pihak perusahaan dengan alasan MoU telah berakhir, padahal pengumuman kelulusan sudah tersebar luas.

“Bupati harus tanggung jawab karena Pemkab Konawe merupakan pemegang otonomi daerah. Olehnya data yang sudah terlanjur masuk itu sebenarnya tetap bagian dari MoU, seharusnya sisa 734 karyawan itu sudah bekerja juga. Makanya bupati KSK harus desak ini,” ucap Imran.

Lanjutnya, setelah 734 CTKL masuk bekerja di perusahaan, maka MoU otomatis berakhir dan dapat dibicarakan kembali, apakah kerja sama bakal dilanjutkan antara kedua belah pihak atau malah sebaliknya.

“Jangan ada lepas tanggung jawab, sebab pengumuman 1.235 itu bagian dari MoU. Jadi bupati harus tegas dan komitmen terhadap data yang diumumkan dan diberikan kepada pihak perusahaan, karena ini merupakan tanggung jawab Pemkab Konawe,” kata Ketua LSM Simaklah.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *