Kampung Konawe
Unaaha, – Forum Honorer Kategori (FHK2-PGRI) Kabupaten Konawe resmi dikukuhan dan dilantik untuk masa jabatan 2018-2020, Sabtu (17/3/2017) yang disaksikan langsung oleh Ketua PB PGRI, Dr. Didit Suprijadi. Pengukuhan itu dirangkaikan dengan kegiatan rakor PGRI Sultra.
Pengukuhan yang dibuka langsung oleh Plt. Bupati Konawe, Parinringi itu turut dihadiri Ketua PGRI Sultra, Dr. Abd. Halis Momo, Ketua PGRI Konawe, Suriyadi, Ketua DPRD Konawe, Dr. H. Ardin, Ketua Umum FHK2- PGRI pusat, H. Ahmad Maulana dan ratusan FHK2-PGRI.
Di depan para honorer, Parinringi dalam sambutannya mengatakan, akan mempriotaskan tuntutan para honorer khususnya guru untuk diangkat sebagai CPNS. Olehnya, jika diperkenankan menerima formasi CPNS, maka dirinya menggaransi akan menyisihkan 60 persen kuota untuk honorer guru.
Lain halnya dengan Parinringi, Dr. Didit Suprijadi mengatakan, tuntutan menjadi CPNS akan disampaikan langsung kepada Presiden RI, Joko Widodo. Melalui pembentukan forus itu, diharapkan ada pengecualian yang diberikan Presiden, khususnya untuk honorer kategori 2.
Diungkap Dr. Didit, saat ini ada sekitar 430 ribu honorer yang sedang memperjuangkan nasibnya sebagai CPNS. Tak hanya kalangan guru, honorer dari instansi lainpun turut menyuarakan hal yang sama.
“Kita minta pengecualiaan untuk honorer K2 itu. Minta Presiden memperlakukan khusus karena peserta honorer ini kan usianya sudah lanjut, pengabdiannya sudah lebih dari 15 tahun, honornya tidak seberapa. Maka wajarlah kami minta kepada Presiden membuat suatu Diskresi, afirmasi, pengecualian kepada honorer ini diangkat menjadi CPNS,” katanya.
Selain untuk honorer K2, kata Dr. Didit, keberadan forum honorer sekaligus menjadi jembatan dalam memperjuangkan nasib honorer yang sama sekali belum masuk kategori 1 atau 2. Diharapkan, honorer yang belum terdata bisa mendapat pengakuan resmi dan mendapat kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi CPNS.
Selain honorer guru, Dr. Didit pun mengakui niat PB PGRI untuk merangkut honorer lainnya. Sebagai wadah yang punya jumlah honorer terbanyak, dinilainya tak salah jika menjadi garis depan dalam perjuangan itu. PB PGRI pun konsisten untuk mengawal nasib honorer. (KS/Red)
