Enam Kali Pemda Konawe Berturut-turut Raih Predikat WTP

  • Bagikan
Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa saat menerima LHP LKPD Pemda Konawe TA 2020 yang diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Andi Sonny, Senin (31/5/2021).
Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa saat menerima LHP LKPD Pemda Konawe TA 2020 yang diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Andi Sonny, Senin (31/5/2021).

UNAAHA, – Raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sultra kembali diraih Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe. Ini adalah kali keenam Konawe meraih predikat tertinggi di bidang tata kelola keuangan daerah itu.

Predikat itu diberikan BPK RI setelah melakukan telaah maupun audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemda Konawe tahun anggaran (TA) 2020. Pemda Konawe berhasil menyajikan data yang sesuai standar pelaporan.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Pemda Konawe tahun 2020 itu diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Andi Sonny, kepada Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa, Senin (31/5), bertempat di aula kantor BPK RI Perwakilan Sultra.

Predikat ini diraih Konawe secara berturut-turut sejak dinahkodai Kery Saiful Konggoasa empat kali saat berpasangan dengan Parinringi yaitu tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018 serta dua kali saat ini didampingi Gusli Topan Sabara yaitu tahun 2019 dan 2020.

Pemberian Predikat WTP yang keenam kali itu disambut baik oleh Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa. Pun kemudian mengapresiasi kinerja bawahannya yang telah berupaya maksimal menyajikan laporan keuangan sesuai standar penilaian BPK RI.

Enam Kali Pemda Berturut-turut Konawe Raih Predikat WTP
Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa saat menerima LHP LKPD Pemda Konawe TA 2020 yang diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Andi Sonny, Senin (31/5/2021).

“Ini bukan kerja saya sendiri, tapi kerja kolektif segenap pegawai Pemda Konawe,” kata Kery usai menerima LHP LKPD Pemda Konawe TA 2020, di aula kantor BPK RI Perwakilan Sultra.

“Saya juga berharap kita semua harus bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ada. Baik itu Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permen) yang terkait dengan itu. Atau bahkan petunjuk teknis (Juknis),” sambungnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe Ferdinand Sapan, menuturkan, persoalan capaian opini WTP yang diberikan BPK RI terhadap LKPD Konawe maupun daerah lainnya di Sultra ditentukan oleh empat indikator.

Pertama, apakah laporan itu sudah disajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintah (SAP). Kedua, apakah dalam pelaporan keuangan tersebut sudah menyajikan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh BPK.

Kemudian ketiga, apakah dalam laporan keuangan yang diserahkan itu, setelah pemeriksaan lebih rinci oleh BPK tidak ditemukan sesuatu yang bersifat melanggar kepatuhan. Dan keempat, efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal (SPI) atas laporan pemerintah daerah yang disajikan.

Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa saat menerima LHP LKPD Pemda Konawe TA 2020 yang diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Andi Sonny, Senin (31/5/2021).
Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa saat menerima LHP LKPD Pemda Konawe TA 2020 yang diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Andi Sonny, Senin (31/5/2021).

“Jadi, empat hal itu yang dinilai oleh BPK. Setiap tahun kita terus meningkatkan kualitas laporan. Sehingga paling tidak, kita berharap LKPD Konawe yang tersaji itu menjadi wajar. Karena esensinya LKPD itu bukan menyajikan laporan yang benar atau salah, namun menyajikan kewajaran,” ungkap Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Konawe itu.

Menurut Jenderal Aparatur Sipil Negara (ASN) Konawe ini, dirinya tak menampik masih ada sedikit catatan oleh pihak BPK RI Perwakilan Sultra atas LKPD Konawe TA 2020. Kelemahan itu yakni pencatatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Di mana dana BOS tersebut kata dia ditransfer dari pihak pemerintah provinsi (pemprov) Sultra dan langsung masuk ke kas sekolah.

“Transfernya langsung masuk ke sekolah, sementara pertanggungjawaban belanja dana BOS itu harus melalui Pemda Konawe. Ini yang kita agak repot sedikit. Utamanya di tingkat Sekolah Dasar (SD), sebab mereka tidak punya pengalaman dalam hal-hal terkait pencatatan keuangan,” tutur Ferdy sapaan akrab Sekda Konawe.

Di tempat terpisah, Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Andi Sonny, mengatakan jika opini WTP yang diraih oleh Pemda Konawe telah melalui seleksi atau pemeriksaan secara ketat dari BPK.

“Pemberian opini WTP tersebut merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan,” kata Andi Sonny. (Red)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *