Derita Ratusan Masyarakat Motui, Keluar Masuk RS Akibat Paparan Debu Batu Bara PT. OSS

  • Bagikan
Ketgam: Aktivitas PT. Obsidian Stealis Stell (OSS) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. Foto: Istimewa

KABARANOA.ID: KONUT – Aktivitas PT. Obsidian Stealis Stell (OSS) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, membawa berkah tersendiri bagi sekelompok orang, lantaran menjadi tempat mengais rezeki.

Namun berkah ini justru menjadi derita bagi sebagian masyarakat, salah satunya di Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara (Konut) yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Konawe.

Hampir dua tahun lamanya, masyarakat Kecamatan Motui keluar masuk Puskesmas maupun rumah sakit, lantaran terkena penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA)

Debu batu bara PT. OSS selama beroperasi, diduga menjadi penyebab masyarakat terkena ISPA. Menyapu debu yang masuk ke dalam rumah, menjadi aktivitas rutin para ibu rumah tangga.

Tak main-main, berdasarkan data yang dihimpun Aliansi Masyarakat Motui, hanya lima bulan saja yakni Januari hingga Mei 2021, pasien terkena penyakit ISPA sudah mencapai angka ratusan orang.

Perlawanan berulang kali dilakukan masyarakat Motui dengan Aksi unjuk rasa di lokasi perusahaan, di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi tenggara (Sultra) dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra.

Namun hingga akhir Desember 2021, derita masyarakat Motui belum juga usai. Baik pihak perusahaan PT. OSS maupun para pemegang kebijakan, belum juga terketuk hatinya untuk menyelesaikan masalah ini.

“Instansi pemerintah baik tingkat kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat tidak memiliki keseriusan untuk menyelesaikan ini. Pemerintah seperti mati suri melihat kejahatan lingkungan PT. OSS,” ujar Koordinator Aliansi Masyarakat Motui, Iksan Binsar kepada awak media.

Lebih lanjut, Iksan mengatakan bahwa sejak awal berdirinya mega industri PT. OSS, sejatinya telah melanggar berbagai aturan, antara lain Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016, menegaskan bahwa antara kawasan industri dengan pemukiman masyarakat, harus memiliki jarak minimal 2 kilometer.

“Tapi ini justru yang kita lihat, hanya berkisar ratusan meter saja,” ungkapnya.

Iksan juga menyampaikan, instansi pemerintah yang harusnya menangani masalah ini, jangan jadi binatang yang mengorbankan ribuan masyarakat, demi mempertahankan jabatan ataupun mengambil keuntungan pada kasus kejahatan lingkungan tersebut.

Pihak perusahaan kata Iksan, seharusnya dikenakan pidana kejahatan terhadap lingkungan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 98 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

“Ancamannya, dipidana dengan penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun, serta denda paling sedikit Rp 3.000.000.000 dan paling banyak Rp 10.000.000.000. Olehnya pimpinan perusahaan harus dijatuhi hukuman,” terang Iksan Binsar.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *