Anggotoa dan Tongauna Utara Belum Terdata, DPRD Bersama Pemkab Konawe Gelar Pembahasan

  • Bagikan
Ketgam. Kabag Pemerintahan saat memaparkan kondisi Tongauna Utara dan Anggotoa kepada anggota DPRD Konawe. Foto: Istimewa.

KABARANOA.ID: KONAWE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe menggelar rapat pembahasan terkait status dua kecamatan yang hingga kini belum terdata di Dirjen Kewilayahan Kemendagri.

Rapat pembahasan dilakukan, setelah terungkap sebelumnya oleh Komisi I DPRD Konawe saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Dirjen Kewilayahan Kemendagri.

Ketua DPRD Kabupaten Konawe, Dr. Ardin saat membuka rapat tersebut, menyebutkan bahwa dari 29 Kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe, ada dua yang belum terdaftar yakni Anggotoa dan Tongauna Utara.

”Ternyata Kecamatan kita yang terdata hanya 27 kecamatan bukan 29. Makanya kita mau diskusikan agar persoalan ini segera diselesaikan,” jelasnya saat membuka rapat di Gedung DPRD Konawe, Selasa (21/6/2022).

Ketgam. Pelaksanaan rapat pembahasan pendataan Kecamatan Tongauna Utara dan Anggotoa. Foto: Istimewa.

Sementara itu, Kabag Pemerintahan Kabupaten Konawe, Armin Madjid mengungkapkan, permasalahan dua kecamatan ini tidak terdaftar di Kemendagri karena terkendala berita acara kesepakatan batas wilayah antara Kabupaten Konawe dan Konawe Utara (Konut).

Diterangkan Armin, Kecamatan Tongauna Utara yang terdiri dari 10 desa definitif, telah memenuhi syarat secara cakupan wilayah, namun karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Konut, maka dokumen tersebut menjadi penentu agar mendapat pendataan oleh Kemendagri.

Adapun untuk Kecamatan Anggatoa lanjutnya, dari 14 desa yang ada, hanya 6 desa yang definitif, sedangkan 8 desa lainnya masih berstatus persiapan. Sementara itu, syarat pembentukan sebuah wilayah kecamatan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2014 harus memiliki 10 desa definitif.

”Untuk persoalan ini, ada beberapa solusi yang mungkin bisa ditempuh, kita definitifkan dulu 8 desa di Anggotoa yang masih berstatus persiapan untuk memenuhi syarat pembentukan kecamatan,” ungkapnya.

Pemerintah Kecamatan Anggotoa dan Tongauna Utara hadir dalam rapat. Foto: Istimewa.

Menanggapi pemaparan Kabag Pemerintahan, Ketua Komisi I DPRD Konawe, Gamus menegaskan bahwa persoalan dua kecamatan tersebut harus segera diselesaikan, mengingat masyarakat butuh kepastian agar pelayanan pemerintahan dapat berjalan normal.

”Kami berharap agar persoalan ini segera diselesaikan, kalau memang harus ada penataan ulang wilayah kecamatan, kita lakukan agar pelayanan pemerintahan bisa berjalan,” ujarnya.

Rapat berlangsung cukup lama, mengingat persoalan ini bagaikan benang kusut dan cukup rumit, lantaran ujung tombak kepengurusan berada di tingkat pemerintah pusat.

Dalam rapat kerja ini DPRD kabupaten Konawe bersama pemerintah daerah sepakat untuk membentuk tim terpadu untuk segera menuntaskan Persoalan 2 kecamatan yang belum terdaftar di Kemendagri.

Tim terpadu ini dalam melakukan waktu dekat akan segera melakukan langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan kewilayahan di dua kecamatan yang berada di Kabupaten Konawe itu.

Ketgam. Ketua DPRD Konawe, Ardin. Foto: Istimewa.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Konawe Dr. Ardin mengatakan beberapa waktu lalu DPRD Konawe melalui Komisi I melakukan konsultasi pada Kementerian Dalam Negeri Dirjen Kewilayahan mengenai keberadaan Kecamatan Tongauna Utara dan Anggotoa.

Persoalan ini harus diselesaikan. Namun saat ini kata Ardin, masih menunggu rekomendasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra untuk proses lebih lanjut sesuai dengan tahapan-tahapannya.

Ketua DPRD Konawe berharap, persoalan administrasi baik itu Kecamatan Anggotoa maupun Kecamatan Tongauna Utara segera menemui titik terang, agar persoalan kedua wilayah tersebut tidak berlarut-larut. Karena hal ini menyangkut kepentingan masyarakat di kedua wilayah tersebut.

Lanjutnya, DPRD Konawe senantiasa memberikan dukungan kepada Pemkab Konawe untuk menyelesaian kedua wilayah tersebut, termasuk jika dibutuhkan dewan senantiasa bersiap untuk itu.

“Kita berharap semoga persoalan ini secepatnya dapat diselesaikan, kita juga apresiasi usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Konawe yang hingga saat ini masih berupaya untuk menyelesaikan persolaan ini,” Kata Dr. Ardin.

Penulis: Iwal Editor: Redaksi
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *