Ibu Kota
Kendari, -Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono melihat langsung kondisi fisik pelabuhan penyebrangan Kendari-Wawonii dan kantor ASDP Kendari.
Ia melihat langsung kondisi sarana dan prasarana pelabuhan dan kapal-kapal ASDP, politisi Partai Gerindra ini juga menyempatkan diri audiens bersama pihak terkait dan warga yang sedang berada di pelabuhan.
Bambang mengatakan, ASDP merupakan salah satu pelayanan publik yang sangat penting, karena temaksud sarana transportasi yang dibutuhkan masyarakat terutama untuk kepulauan.
“Saya sudah lihat, pelabuhan ini sudah mulai dari tahun 1980-an, hingga saat ini belum ada renovasi dan kondisinya pun sudah mengenaskan, banyak vender-vender yang mengalami kerusakan,” ujar Bambang kepada awak media
Olehnya itu, pihaknya akan mendorong dan mendukung penuh perbaikan infrastruktur prasarana terminal penyeberangan laut tersebut. Sebab, tak hanya ASDP saja yang menggunakan pelabuhan tersebut namun juga digunakan untuk pelayaran rakyat.
Sehingga akan ada pengupayaan dari pihaknya guna pembangunan ruang tunggu yang aman dan nyaman, serta dilengkapi dengan informasi keselamatan sebelum mereka (penumpang) melakukan perjalanan laut.
“Diajukan saja, nanti di badan anggaran (Banggar) kita akan memperhatikannya dan ikut mendorong usulan tersebut. Kan saya sudah lihat langsung kondisinya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bambang menjelaskan, usulan dari UPTD untuk pengajuan anggaran perbaikan melalui APBD Pemprov Sultra bisa dilakukan, karena fungsi infrastruktur prasarana ini menunjang keselamatan dari transportasi itu sendiri, sehingga penting untuk segera dibenahi.
“Terminal ASDP ini layak untuk diperbaiki, apalagi pelabuhan ini akan dijadikan sebagai pelabuhan pariwisata,” jelasnya.
Kepala ASDP Baubau, Umar Imran Batubara mengatakan, pihaknya hanya mengelola operasional 10 unit kapal, yang melayani penyeberangan di 11 lintasan. Tiga diantaranya merupakan lintasan komersial dan delapan lainnya berada di jalur lalu lintas laut perintis.
“Kalau untuk di wilayah Sultra, ASDP hanya mengelola operasional kapal saja, sedangkan pelabuhan dikelola pihak UPTD provinsi,” katanya. (KS/Fd)
