13 Desa/Kelurahan di Konawe Masuk Kategori Miskin Ekstrem, Ardin Tepis dengan Sederet Data

  • Bagikan
Ketua DPRD Konawe, Ardin saat memberikan sambutan. Foto: Istimewa.

KABARANOA.ID: KONAWE – Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia (RI), menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2022-2024.

Kemenko PMK dalam SK tersebut, menetapkan lokasi daerah kemiskinan ekstrem sebanyak 212 kabupaten/kota se-Indonesia. Jumlah tersebut termasuk 13 desa di Kabupaten Konawe.

Adapun 13 desa dan kelurahan tersebut, yaitu, Desa Andomesinggo Kecamatan Besulutu, Desa Asaki Kecamatan Lambuya, Desa Wonua Monapa Kecamatan Pondidaha, Desa Lalousu Kecamatan Wonggeduku, Desa Wawohine, Lalonona dan Puasana Kecamatan Amonggedo.

Kemudian, Desa Wonggeduku Kecamatan Wonggeduku Barat, Kelurahan Ranoeya dan Desa Nario Indah Kecamatan Wawotobi, Kelurahan Unaasi Kecamatan Anggaberi, Desa Latoma Jaya Kecamatan Latoma, Desa Asao Kecamatan Tongauna.

Ketgam. Data wilayah miskin ekstrem di Indonesia tahun 2022. Foto: Kemenko PMK.

Menanggapi penetapan 13 desanya masuk kategori miskin ekstrem, Sekretaris Daerah (Sekda), Ferdinan Sapan, mengatakan bahwa penetapan itu merupakan kondisi kemiskinan secara keseluruhan di Indonesia, tujuannya agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe semakin meningkatkan upaya pertumbuhan ekonomi di desa dan kelurahan.

Sekda menyebut, masyarakat tidak menjelaskan kondisi ekonomi secara terbuka dan apa adanya, saat petugas survei dari Badan Pusat Statistik (BPS), maupun lembaga independen melakukan sesi wawancara dalam survei.

“Karena harapan masyarakat akan diberi bantuan langsung tunai maupun sembako dari pemerintah,” ucapnya.

Diterangkan Sekda, kondisi daya dukung ekonomi masyarakat dari data BPS, terus meningkat setiap tahunnya. Kabupaten Konawe mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi meski dilanda pandemi Covid-19.

Ketgam. Ketua DPRD Konawe saat memimpin paripurna beberapa hari lalu. Foto: Istimewa.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Dr Ardin, S.Sos., M.Si, kepada awak media beberapa waktu lalu, mengaku tak percaya dengan masuknya 13 desa/kelurahan di wilayahnya dalam kategori miskin ekstrem.

Diterangkan, sejak awal ia kaget dengan informasi tersebut, lantaran Kabupaten Konawe, khususnya beberapa tahun terakhir, dikenal dengan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Ketidakpercayaan dirinya itu, mengingat Kabupaten Konawe menjadi daerah yang paling produktif, walaupun ditengah serangan pandemi Covid-19.

Ketua DPRD Konawe dua periode ini pun mempertanyakan apa indikator Kemenko PMK menetapkan 13 desa/kelurahan tersebut masuk kategori miskin ekstrem.

Ketgam. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Konawe saat memimpin rapat paripurna. Foto: Istimewa.

Padahal, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Konawe tertinggi di Sultra dengan angka 6,42 persen, kemudian di tahun 2021 angka tersebut naik menjadi 6,51 persen.

Bukan cuma itu, masih berdasarkan data BPS, Konawe mengalami pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi se-Sultra Tahun pada tahun 2021, selama empat tahun berturut-turut.

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Konawe pada tahun 2018 sebesar 10,70 persen, tahun 2019 11,84 persen untuk tahun 2020 sebesar 6,42 persen dan tahun 2021 6,51 persen.

“Berdasarkan data yang ada, PDRB tertinggi di Sultra. Bahkan data-data yang disajikan selama ini Konawe luar biasa di banding daerah lain,” ungkap Ardin.

Menurut Ardin, persoalan ini tidak boleh dipandang enteng, sebab dengan adanya informasi ini, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi kurang, padahal Konawe menjadi daerah dengan sederet prestasi. (Adv)

Penulis: Iwal Editor: Redaksi
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *